May 06 2008
Kajian Ekonomi
| Naiknya Harga Minyak dan Langkah Antisipatif APBN Oleh: Praptono Djunedi Di bulan Maret ini, harga minyak dunia sudah berada di atas USD 100 per barel. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, harga minyak berada pada kisaran USD 90 – 95 per barel, walaupun di awal tahun ini juga pernah mencapai angka USD 100. |
|
| Penulis : Ragimun Sumber : Badan Kebijakan Fiskal |
|
| Sudah hampir 4 tahun sejak tanggal 4 Nopember 2004 di Phnom Pen Camboja ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation atau kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN dengan China dalam bentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Kerja sama ini tentu mempunyai tujuan yang sangat ideal mengingat China sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan tertinggi di dunia sekarang ini. Dengan penduduk 1,2 milyar ditambah dengan penduduk ASEAN sekitar 500 juta maka sekitar 1,7 milyar penduduk dua kawasan ini. penduduk yang sangat besar ini tentu menjadi pasar empuk produk dan jasa ke dua belah pihak. Tujuan lainnya adalah meliberisasi perdaganagn barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif serta mengembangkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Termasuk memfasilitasi intregasi ekonomi yang lebih efektif kedua belah pihak. Selengkapnya .. | |
| Efektifitas Program Konversi Minyak Tanah ke LPG | |
| Penulis : Askolani, Agunan Samosir & Yani Farida Sumber : BKF-Depkeu |
|
| Kebijakan subsidi seringkali menjadi polemik di masyarakat, terkait dengan bagaimana perhitungan subsidi dilaksanakan?, berapa besaran yang perlu ditetapkan?, siapa yang akan menjadi target subsidi tersebut? dan apakah subsidi akan benar-benar dinikmati oieh masyarakat yang menjadi target sasaran? Hal ini akan semakin menjadi rumit ketika subsidi diterapkan pada komoditi yang vital bagi masyarakat, seperti minyak tanah. Perbedaan harga yang tajam antara minyak tanah bersubsidi dengan tidak bersubsidi dapat menimbulkan kerawanan penyimpangan yang berupa penyelewangan distribusi, penimbunan bahkan penyelundupan. Selengkapnya .. | |
| KEMANDIRIAN DAERAH SEBUAH PERSPEKTIF DENGAN METODE PATH ANALYSIS | |
| Penulis : Joko Tri Haryanto Sumber : Joko Tri Haryanto |
|
| Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Selengkapnya .. | |
| WACANA MENGENAI ASURANSI SYARIAH | |
| Penulis : Joko Tri Haryanto Sumber : Joko Tri Haryanto |
|
| Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa yang menimpa dunia asuransi Indonesia dimana banyak perusahaan asuransi yang digugat pailit oleh nasabah. Prudential Life merupakan contoh paling baru dimana industri yang berlandaskan kepercayaan ini masih bersifat rentan goncangan, setelah sebelumnya peristiwa yang hampir sama menimpa Manulife Indonesia. Selengkapnya .. | |
| BUMN INCORPORATED SEBUAH WACANA MENUJU INDONESIA BARU | |
| Penulis : Joko Tri Haryanto Sumber : Joko Tri Haryanto |
|
| Salah satu contoh masalah kusut di negeri ini adalah masalah yang menimpa lembaga usaha plat merah bernama BUMN. Banyak pihak yang selama ini menilai bahwasanya BUMN Indonesia identik dengan korupsi, inefisiensi, manipulasi dan hanya sekedar dijadikan sapi perahan pemerintah yang berkuasa. BUMN yang menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah yang seharusnya mengupayakan kesejahteraan masyarakat justru hanya mengupayakan kesenangan perut oknum birokrat. Selengkapnya .. | |
| Potret PAD Dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah | |
| Penulis : Joko Tri Haryanto Sumber : Joko Tri Haryanto |
|
| Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di harapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di milikinya. Dengan melihat realita pencapaian PAD di hampir semua daerah di Indonesia, tujuan mulia otonomi tersebut bagaikan jauh panggang daripada api. Bukan kemandirian yang ada justru tingkat ketergantunagn terhadap pusat yang semakin besar. Selengkapnya .. | |
| Revitalisasi Organisasi Pengelola Kekayaan Negara Webagai Wujud Good Governance Manajemen Keuangan Negara | |
| Penulis : Machfud Sidik Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006 |
|
| Jumlah, nilai (value), dan potensi kekayaan/aset negara yang begitu besar dirasakan masih belum dapat diwujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan / aset negara. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan menggunakan Pendekatan granger Causality dan Vector Autoregression | |
| Penulis : Luky Alfirman dan Edy Sutriono Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006 |
|
| Penelitian ini berusaha mengetahui adanya hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto di Indonesia periode 1970-2003. Metode yang dipakai adalah Granger Causality dan Vector Autoregression (V AR) dengan memperlakukan kedua variabel sebagai variabel endogen. Hasil penelitian menyebutkan terdapat hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan produk domestik bruto. Pengeluaran rutin tidak signiBkan mempengaruhi produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara pengeluaran pembangunan memiliJd hubungan kausalitas positif dan signiiikan terhadap produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif perubahan produk domestik bruto terhadap pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Labor Force of Manied Women: A Decision Among Three Labor Status Alternatives | |
| Penulis : Astrid Rengganis Savitri Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006 |
|
| This paper investigates the decision of married women regarding three labor status alternatives: not working, part-time working, and full-time working. Wage rates, as one of the crucial determinants in this model, are estimated using the Heckman’s procedure for the selection bias problem. Estimates of a structural ordered probit model of labor force participation model provide evidence to support the prediction that part-time working is a favorable choice for married women with young children. It is also confirmed that married women regard the decision to engage in part-time employment different from the decision to work as a full-time worker. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Pengujian Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Lemah pada Pasar Modal di Indonesia: Sebuah Catatan Empiris | |
| Penulis : Moudy Hermawan dan Heru Subiyantoro Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006 |
|
| Studi mengenai hipotesis pasar efisien bentuk lemah ( Weak Form Efficient Market Hypothesis / WFEMH) merupakan obyek penelitian yang cukup banyak dilakukan oleh para peneliti dibidang keuangan. Penelitian ini telah meluas cakupannya mulai dari pasar modal negara maju yang sampai dengan Negara berkembang oleh peneliti dari berbagai negara. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Analysis of Current Account Deficits and Fiscal Deficits in Indonesia: A VAR Approach | |
| Penulis : Ferry Ardiyanto Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006 |
|
| The empirical results show that Current account deficits to cause fiscal deficits but not vice versa. This supports the hypothesis that it is highly likely for developing countries to show high correspondence between those deficits. Moreover, this study identifies several macroeconomic mediating variables i.e. interest rate, exchange rates, and Gross Domestic Products that might be influencing both Current accounts and fiscal deficits. To be more specific, empirical results indicate that movements in the interest rate variable jointly causing both deficits. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Indonesian Tax Reform: An Analysis of Tax Potential | |
| Penulis : Yogi Rahmayanti Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006 |
|
| The increasing demand for public goods and services due to economic growth has exposed the Indonesian budget to the problem of fiscal sustainability. To deal with the problem, an effective tax revenue collection system is the only viable option given the current budget situation where increasing government expenditure demands for fiscal independence. To be able to increase tax revenue, an analysis of real tax potential is critical. This study addresses the issue of the gap between the potential tax revenue and actual collection. We place emphasis on three taxes, namely Personal Income Tax, Corporate Income Tax and Value Added Tax, as they have been major contributors to Indonesian tax revenue. A large gap is found, leaving a wide room for improvement by narrowing it down through tax reforms. By assessing tax variables (i.e. tax rates, tax base and collection system), the study further discovers that instituting reforms to improve the collection system is more desirable than adjusting the rates or bases. Moreover, the policy should be aimed at improving the implementation of rules and regulations, modernizing the administration system, and advancing the quality of human resources. Some reforms measures have actually been initiated, such as the establishment of Large Taxpayer Office as a model of future tax office. These efforts however, can only be successful if the government, particularly represented by the officials of tax authority is committed to pursuing them. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur | |
| Penulis : Suryadi Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 1,April 2006 |
|
| Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, disadari pentingnya mengkaji variabel-variabel yang mempengamhi kineIja penerimaan pajak, terutama variabel kesadaran, pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Sustainabilitas Fiskal Indonesia dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya | |
| Penulis : Umi Hanni Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006 |
|
| Krisis ekonomi telah membuat Pemeriintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali Iipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kenaikan jumlah utang ini merupakan akibat gabungan kesalahan kebijakan masa lalu dengan laisis ekonomi, bukan karena pengeluaran baru. Kewajiban-kewajiban penutupan utang (bunga dan amortisasi) alan melebihi 40 persen dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru (baik luar maupun dalam negeri) di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Hal ini akan sangat membatasi fleksibilitas fiskal pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser peunasalahan dari fiscal stimulus menjadi fiscal sustainabiIity. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Daya Serap Pinjaman LN-IBRD Studi Kasus: Sektor Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan | |
| Penulis : Yani Farida Aryani dan Heru Subiyantoro Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006 |
|
| Pinjaman Luar Negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan yang cukup penting untuk membantu mengatasi permasalahan terbatasnya ketersediaan dana. Pemerintah Indonesia mengharapkan keberadaan pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat besar dalam menyediakan investasi serta menutup defisit anggaran sehingga mampu mendorong kegiatan produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang akhirnya mampu membantu melaksanakan pembangunan yang tela diprogramkan. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk | |
| Penulis : Dr. Salip, MSc, Akt. dan Tendy Wato, SE Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006 |
|
| Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pcyak. Melalui pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (law enforcement), diteliti apakah penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata nominal penerimaan Pajak Penghasilan Badan, rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan dan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan, periode 2 (dua) tahun sebelum pemeriksaan, periode tahun pemeriksaan, dan periode 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Fiscal Decentralization In Indonesia: Current Status and Future Challenges | |
| Penulis : Maman Suhendra and Hidayat Amir Sumber : Jurnal Keuangan Publik Volume 4 Nomor 2, September 2006 |
|
| Using 214 out of 440 data set in 2004, it is found that most of local governments in Indonesia showed poor performance in generating local own revenues. The methods used here are the Quadrant and Index Methods. Some reasons can explain this poor situation. Beside the weak local taxation power, the dominant role of central government in revenue-generating has led to the poor performance. Furthermore, the Indonesian decentralization is in process toward the more ideal form. Nonetheless, it is widely-known that the “big-bang” decentralization approach has changed Indonesia as one of the most centralized countries into one of the more decentralized ones without any significant interruption. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Endogenitas dari Indikator Optimum Currency Area: Studi Empiris di Negara ASEAN | |
| Penulis : Telisa Aulia Falianty Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006 |
|
| Pembentukan suatu currency union adalah tahap terakhir dari langkah kebijakan menuju integrasi regional. Currency union biasa didefinisikan sebagai suatu area di mana mata uang tunggal beredar. Perdebatan mengenai adopsi dari common currency oleh negara-negara anggota ASEAN mulai bermunculan terulama sejak tlerjadinya krisis Asia 1997 dan setelah Euro menjadi kenyataan pada awal tahun 1999 dan tetap bertahan dengan baik sampai sekarang. Keinginan untuk membenluk currency union di Asia Timur dan ASEAN juga dipicu oleh semakin meningkatnya integrasi dalam perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFT A). Selengkapnya .. | |
| Analisis Stabilitas dan Efektivitas Relatif Besaran Moneter Bebas Bunga di Indonesia: Sebuab Pengujian Ekonometrik Pada Data Time Series Tahun 1971:1- 2002:4 | |
| Penulis : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Mohammad Soleh Nurzaman, S.E Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006 |
|
| Dalam sistem moneter yang berbasis syariah. target-target kebijakan moneter yang berhasil adalah yang dipusatkan kearah tercapainya stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan salah satu indikator berupa kestabilan pergerakan agregat moneter yang hanya berfungsi sebagai alat transaksi, dan juga dalam kegunaannya sebagai instrumen kebijakan moneter. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Alternatif Penguatan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi | |
| Penulis : Robert A. Simanjuntak Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006 |
|
| Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dengan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Evaluasi Lima Tabun Desentralisasi Fiskal di Indonesia | |
| Penulis : Susiyati B. Hirawan, Ph.D Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006 |
|
| Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima tahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Selama lima tahun ini, terjadi peningkatan cukup drastis dari porsi anggaran dalam APBN yang harus didaerahkan. Dari sisi keuangan daerah, aliran dona perimbangan ini relatif memiliki porsi yang sangat besar dalam APBD, khususnya APBD Kabupaten/Kota. Seiring dengan usaha pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dampak desentralisasi fiskal telah memperburuk iklim investasi dengan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang cenderung distortif terhadap perekonomian. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Hubungan Dinamis Real Interest Rate Differential, Nilai Tukar Riil & Cadangan Devisa di Indonesia: 1995-2005 | |
| Penulis : Albert Hasudungan Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006 |
|
| Tulisan ini dimaksudkan untuk mene/iti hubungan dinamis antara perbedaan tingkat suku bunga riil, nilai tukar riil dan cadangan devisa dalam jangka pendek dan jika ada hubungannya da/am jangka panjang. Sampel penelitian dalam tulisan ini ada/ah negara Indonesia dengan sistem perekonomian terbuka pada rentang waktu 1995-2005. Dasar pemikiran dan hasil estimasi juga dibahas secara komprehensif pada tu/isan ini. Pene/itian menunjukkan adanya hubungan jangka pendek clan jangka panjang antara variabel yang diteliti. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Analisis Dampak Kebijakan Tarif Angkutan Jalan Raya Terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan DKI Jakarta: Sebuah Model Komputasi Keseimbangan Umum | |
| Penulis : Dewi Anggraeni , Djamester Simarmata dan Djoni Hartono Sumber : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VI No.2, Januari 2006 |
|
| Sebagai kola metropolitan. ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis. seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggungjawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta. Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tariff angkutan. Mulai I Maret 2005. pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, don sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tariff angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tariff sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur. DKI Jakarta No 412 tahun 2005. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Studi Kesinambungan Fiskal lndonesia | |
| Penulis : Bagus Santoso Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006 |
|
| Krisis tahun 1997 menimbulkan tekanan fiskal yang berat bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi melambat (bahkan sempat mengalami pertumbuhan minus) dan nilai utang luar negeri naik drastis karena Pemerintah mengambil alih utang luar negeri sektor swasta yang mengalami gagal bayar. Pemerintah pun menghadapi contingent liabilities yang besar. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan fokus peran Pemerintah dari stimulus fiskal menjadi kesinambungan fiskal. Studi ini bertujuan untuk menguji kesinambungan fiskall ndonesia dengan menggunakan fungsi reaksi (reaction function) dua ukuran kesinambungan fiskal, yaitu rasio keseimbangan primer (primary balance) terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Pengujian kedua ukuran terse but dilakukan dengan menggunakan metode General to Specific dan diestimasi dengan menggunakan PcGets. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia berkesinambungan (sustainable). (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Prospek Pengembangan Kecamatan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi | |
| Penulis : Arliansyah Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006 |
|
| Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas kecamatan sebagai hinterland bagi pusat pertumbuhan, mengetahui arab pengembangan kegiatan ekonomi kecamatan dan keterkaitan antarsektor perekonomian, serra menganalisis pengaruh nilai location quotient (LQ), nilai total aksesibilitas, dan belanja pembangunan terhadap perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dari analisis model gravitasi diketahui bahwa sebagian besar kecamatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang lebih kuat terhadap Pusat Pertumbuhan Tembilahan dibanding pusat pertumbuhan lain. Berdasarkan kekuatan aksesibilitas juga dapat dikelompokkan wilayah-wilayah hinterland bagi setiap pusat pertumbuhan. Dengan formula LQ diketahui bahwa Kecamatan Reteh memiliki sektorlsub sektor unggulan terbanyak, namun penyebaran sektor/sub sektor tidak merata antarkecamatan. Dari analisis model persamaan simultan diketahui bahwa variabel belanja pembangunan tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap semua sektor perekonomian, begitu juga dengan variabel aksesibilitas. Sementara itu, nilai LQ masing-masing sektor berpengaruh signifikan terhadap sektornya, kecuali sektor transportasi dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Kebijakan Investasi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan | |
| Penulis : M. Fadhil Hasan dan Deniey A. Purwanto Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006 |
|
| Tulisan ini membahas masalah investasi di Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-Iangkah reformasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing, dan arah kebijakan investasi terutama dari sisi sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa walau tumbuh moderat, investasi belum dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi swasta yang diragukan kesinambungannya dan juga kemampuannya untuk dapat menyerap tenaga kerja di tengah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Usaha untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup sejumlah aspek. Aspek pertama, reformasi atau revisi UU investasi yang ada dan pelaksanaannya. Kedua adalah perbaikan iklim investasi menyangkut perpajakan, tenaga kerja, desentralisasi dan birokrasi. Ketiga, perbaikan daya dukung investasi yaitu infrastruktur serta kebijakan industri dan perdagangan. Sejalan dengan itu penting adanya insentif fiskal dan non fiskal kepada sektor-sektor industri yang menjadi prioritas pengembangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang jelas dan menggunakan beberapa kriteria yaitu penciptaan lapangan kerja, comparative advantages dari industri tersebut, nilai tambah, dan perkembangan sosial ekonomi disertai kerangka yang terukur. Berdasarkan permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi, sektor industri yang perlu mendapat insentif dan prioritas utama dari Pemerintah Indonesia adalah industri yang berbasis pada sumber daya alam yang terbarukan dan mampu menyerap tenaga kerja. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| KEBIJAKAN PERTANAHAN TAHUN 1966-1998 | |
| Penulis : Fisko Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006 |
|
| Penelitan ini bertujuan membahas kebijakan pertanahan tahun 19661998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Masa Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai Masa Penyimpangan Pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah (/andreform) dan tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama tahun 1966-1998 telah merubah peranan dan fungsi tanah menurut UUPA yaitu dari tanah sebagai aset untuk mencapai kemakmuran rakyat menjadi tanah hanya sebagai faktor produksi (barang ekonomi) belaka. Peranan Negara dalam bidang pertanahan pada masa itu justru dijadikan alar untuk mendukung berjalannya Sistem Pemerintahan Orde Baru. Rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang diarahkan untuk merevisi UUPA dan peraturan perundang-undangan turunannya, antara lain dengan memberikan akses yang sarna bagi setiap warga negara terhadap tanah yang juga merupakan hak dasar manusia, memberikan informasi yang luas tentang pertanahan karena sifatnya sebagai barang ekonomi yang spesifik (khas), antisipasi terhadap kecendrungan perubahan struktur perekonomian ke arah sektor sekunder dan tersier, memberikan arah yang tegas terhadap kebijakan tanah perdesaan (pertanian) dan kebijakan tanah perkotaan (non pertanian), dan internansasi semangat otonomi daerah di dalam kebijakan pertanahan. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Pengembangan Ekonomi Lokal, Konsep dan Relevansinya bagi Daerah di Indonesia | |
| Penulis : Hania Rahma Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.1, No.3 April 2006 |
|
| Pada era desentralisasi saat ini, tuntutan terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara tepat dan meningkatkan perekonomian daerah menjadi semakin tajam. Kedua isu kritis yaitu krisis ekonomi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai salah satu instrumen pembangunan karena PEL menyediakan pendekatan dan berbagai strategi bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai PEL menjadi sangat relevan dan menarik. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia: Pendekatan Error Correction Model (ECM) | |
| Penulis : Muhammad Zilal Hamzah dan Eleonora Sofilda Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 April 2006 |
|
| Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar rupiah terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode tahun 7990-2005. Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model (ECM). Sejumlah pengujian dilakukan terhadap data empat variabel tersebut menggunakan uji akar unit, uji derajat integrasi, uji kointegrasi, don uji model koreksi kesalahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia | |
| Penulis : Arti Dyah Woroutami Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 Agustus 2006 |
|
| Angka target penerimaan perpajakan yang selama ini ditetapkan dalam APBN dinilai sudah tidak memadai lagi ketika Pemerintah berupaya keras meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan. Kajian ini bertujuan melakukan penghitungan angka potensi penerimaan PPh dan income tax coverage ratio (lTCR). Kajian ini menggunakan data hasil Susenas, table lO, PDB, dan surplus usaha dari BPS. Tahapan penghitungan potensi mencakup penghitungan (i) nilai obyek pajak, (ii) tax base, don (iii) potensi PPh berdasarkan distribusi lapisan tarif. ITCR dihitung dengan membagi realisasi PPh dalam APBN dengan potensi PPh hasil penghitungan. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa potensi penerimaan PPh tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp331,9 triliun dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp386,8 triliun. Angka ini 55-67 persen lebih tinggi dari angka target pene-rimaan PPh yang ada dalam APBN. ITCR tahun 2006 mencapai 64,4 persen dan naik menjadi 67,7 persen pada 2007. Hal ini menunjukkan masih ada lebih dari 30 persen potensi penerimaan PPh yang dapat digali dengan cara memperluas wajib pajak melalui kerja sarna dengan instansi lain. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Konvergensi Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Antarprovinsi di Indonesia Tahun 1987-2003 | |
| Penulis : Bety Hayat Susanti Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 Agustus 2006 |
|
| Penelitian ini bertujuan melakukan analisis empiris mengenai konvergensi produktivitas tenaga kerja sektoral antarprovinsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan konvergensi sigma don beta untuk melihat kecepatan konvergensi produktivitas tenaga kerja sektoral don half-life of convergence. Hasil analisis statis dengan menggunakan konvergensi sigma menunjukkan bahwa konvergensi terjadi secara kuat pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan agregat. Sektor listrik, gas don air bersih, sektor bangunan, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan justru mengalami divergensi. Analisis konvergensi absolut dengan menggunakan konvergensi beta menunjukkan bahwa konvergensi terjadi secara bervariasi selama periode tahun 1987-2003. Estimasi kecepatan konvergensi absolutdaiam 16 tahun terakhirberkisarantara 1,55-7,66 persen per tahun yang berimplikasi pada half-life of convergence antara 9-45 tahun. Model persamaan regresi dengan menggunakan data panel yang mengijinkan perbedaan fungsi produksi antarperekonomian menghasilkan estimasi kecepatan konvergensi yang jauh lebih tinggi yaitu berkisar antara 4,98-9,92 persen per tahun, don berimplikasi pada half-life of convergence antara 7-14 tahun. Di antara sembilan sektor yang ada, kecepatan konvergensi produktivitas pada sektor pertanian adalah yang terendah, dan sektor industri don jasa mempunyai kecepatan konvergensi paling tinggi. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Evaluasi terhadap Fungsi dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | |
| Penulis : Irna Irmalina Daud Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 Agustus 2006 |
|
| Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha TIdak Sehat. Lembaga independen yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian ini bertujuan melakukan analisis terhadap fungsi d1n kedudukan KPPU dalam upaya penegakan UU tersebut. Hasil analisis menyimpulkan bahwa (7) KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen d1n dapat dikategorikan sebagai organisasi “Quangos’ (Quasi-autonomous Non governmental organization), (2) KPPU menjalankan fungsi ganda (dual function) yakni fungsi eksekutif don fungsi yudikatit (3) Sinergi don kerja sarna an tara KPPU dengan berbagai instansi terkait, terutama instansi-instansi yang menjalankan yudikatit belum berjalan dengan harmonis, dan (4) KPPU telah berupaya menegakkan filosofi pengaturan persaingan usaha yang sehat di Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare). (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Evaluasi Daya Serap Pinjaman Luar Negeri pada Proyek-Proyek yang Dibiayai IBRD di Indonesia | |
| Penulis : Yani Farida Aryani dan Heru Subiyantoro Sumber : Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2, No.1 Agustus 2006 |
|
| Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui daya serap pinjaman pada sejumlah proyek yang dibiayai IBRD, (ii) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap pinjaman, dan (iii) menghitung implikasi rendahnya daya serap terhadap beban pinjaman yang harus ditanggung Pemerintah Indonesia. Analisis dilakukan melalui penghitungan nilai progress variance, analisis model regresi logit untuk melihat faktor yang mempengaruhi dura serap, don penghitungan commitment fee. Penelitian dilakukan terhadap 18 sampel proyek di sektor perko tan don perdesaan. Hipotesis bahwa proyek di sektor perkotaan cenderung memiliki probabilitas dura serap tinggi ternyata tidak terbukti. Risiko bahwa pinjaman di kedua sektor tersebut memiliki daya serap rendah bahkan cukup tinggi yaitu 85,46 persen. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya daya serap rendah adalah jumlah dana yang ditarik, rasio antara dana yang ditarik dan dana yang tidak ditarik, rasio persentase dana yang ditarik dari total pinjaman terhadap tahun penyerapan pinjaman, jenis pengelola proyek, sifat proyek dan cakupan wilayah proyek. Hampir semua sampel proyek yang diuji mengalami backlog dan perpanjangan masa penyelesaian proyek. Kedua hal ini memberi kontribusi besar terhadap rendahnya daya serap dan inefisiensi suatu pinjaman karena munculnya tambahan commitment fee dari yang seharusnya dibayarkan. (hardcopy dapat dilihat pada perpustakaan BKF) Selengkapnya .. |
|
| Implementasi Public-Private Partnerships dan Dampaknya ke APBN | |
| Penulis : Praptono Djunedi Sumber : Praptono Djunedi |
|
| Untuk kali kedua, pemerintah menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Summit di Jakarta, 1 – 3 November 2006 beberapa waktu lalu. Maksudnya jelas, yaitu untuk mensosialisasikan konsep Public Private Partnerships (PPP) dan mengundang minat investor swasta untuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur (seperti jalan tol, energi listrik, pelabuhan udara dan sebagainya) di Indonesia. Selengkapnya .. | |
| Risiko Fiskal Terhadap APBN Kita | |
| Penulis : Praptono Djunedi Sumber : Praptono Djunedi |
|
| Sebagaimana diketahui, komposisi APBN 2007 adalah sebagai berikut : (a) Penerimaan Negara dan Hibah sebesar Rp 723 trilyun, (b) Belanja Negara sebesar Rp 763,6 trilyun, sehingga terdapat defisit yang pada gilirannya memerlukan pembiayaan bersih sebesar Rp 40,6 trilyun Selengkapnya .. | |
| Ancaman Stagflasi dan APBN 2006 | |
| Penulis : Praptono Djunedi Sumber : Praptono Djunedi |
|
| Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, harga premium naik menjadi Rp 4.500,- per liter yang sebelumnya hanya Rp 2.400,- (naik 87,5 persen), harga solar menjadi Rp 4.300,- per liter yang semula Rp 2.100,- (naik 104,76 persen) dan harga minyak tanah menjadi Rp 2.000,- per liter yang semula Rp 700,- (naik 185,7 persen). Kenaikan harga yang berlaku sejak 1 Oktober 2005 lalu itu pada akhirnya memunculkan pendapat yang beragam Selengkapnya .. | |
| Dampak Surutnya Cadangan Minyak Indonesia | |
| Penulis : Praptono Djunedi Sumber : Praptono Djunedi |
|
| Dalam ilmu Keuangan Negara dikenal tiga jenis subsidi yaitu subsidi dalam bentuk uang, in natura dan subsidi harga. Dalam kaitannya dengan produsen dan konsumen, pemerintah menghendaki agar kebijakannya tidak merugikan produsen sekaligus juga ingin melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Sayangnya, kebijakan subsidi ini kadang kala justru mendorong peningkatan jumlah konsumsi terhadap barang yang disubsidi daripada yang seharusnya dibutuhkan sehingga terkesan konsumtif Selengkapnya .. | |
| TDL, Titik Awal Efisiensi Nasional | |
| Penulis : Praptono Djunedi Sumber : |
|
| Akhirnya, pada tanggal 21 Maret 2006 lalu, pemerintah urung menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk tahun 2006 ini setelah BPK mengaudit kelayakan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Berdasarkan hasil audit BPK, besarnya BPP listrik yang direkomendasi adalah sebesar Rp 93,2 trilyun (dari yang diusulkan Rp98,1 trilyun) sehingga ada koreksi sebesar Rp 4,9 trilyun Selengkapnya .. | |
| Perkembangan Peranan Pasar Derivatif Membantu Peningkatan Efisiensi Pasar Keuangan Indonesia | |
| Penulis : Hinsa P. Siahaan Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter Volume 9 Nomor 3,Desember 2006 |
|
| Pasar derivatif di negara-negara maju terus menerus dikembangkan karena bermanfaat di dalam peningkatan efisensi dan transparansi pasar keuangan. Negara-negara maju menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya pasar keuangan yang efisen dengan ukuran bahwa pasar transparan dan biaya transaksinya tidak mahal sangat berguna mengurangi ketidakpastian, dan karena itu mengurangi risiko keuangan sehingga cost of capital yang ditanggung dunia usaha akan lebih ekonomis, yang pada akhirnya akan mendorong capital inflow yang sangat berguna di dalam mendorong sektor real. Selengkapnya .. | |
| MODEL IMPLIED FORWARD RATE OF INTEREST UNTUK KEPUTUSAN INVESTASI | |
| Penulis : Hinsa P. Siahaan Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan |
|
| Para investor yang mempunyai kelebihan uang atau memiliki uang menganggur, dapat menginvestasikannya di pasar uang. Dia tentunya akan memilih jangka waktu dan tingkat bunga atau tingkat diskonto yang paling menguntungkan bagi dirinya. Pada sisi lain pihak-pihak yang memerlukan likuiditas seperti konglomerat atau lembaga-lembaga keuangan juga dapat memilih menawarkan sekuritas jangka pendek, seperti Commercial paper, sebagai sumber dana untuk memenuhi likuiditasnya. Selengkapnya .. | |
| RUWETNYA URUSAN TAX RATIO | |
| Penulis : Gunawan Setiyaji Sumber : |
|
| Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2008 seperti biasanya mengundang berbagai komentar dan kritik tajam kepada Pemerintah. Tampaknya, terlebih lagi di era reformasi ini, siapapun yang menjadi Presiden selalu menjadi alamat tuduhan bahwa penyusunan anggaran sarat dengan kepentingan politik yaitu sebagai alat meraih simpati publik kepada partai penguasa. Selengkapnya .. | |
| Penilaian Kinerja Investasi Dengan Menggunakan Sharpe’s Performance Index Dan Treynor’s Performance Index | |
| Penulis : Hinsa Siahaan Sumber : |
|
| Tiga bisnis utama perusahaan efek (investment banking companies) adalah sebagai penjamin emisi (underwriter), sebagai wakil pedagang perantara efek (broker dealer) dan sebagai pengelola investasi (investment management). Tulisan ini difokuskan pada pembahasan salah satu bisnis utama perusahaan efek sebagai manajer investasi (investment companies) atau sebagai pengelola reksadana. Pokok bahasan adalah menyangkut penilaian kinerja investasi pada reksadana yang dapat dilakukan dengan SPI (Sharpe’s Performance Index) dan TPI (Treynor’s performance index). Latar belakang tulisan ini adalah adanya kejadian yang menghebohkan dalam industri reksadana Indonesia 2005 berupa reksadana bodong dari Bank Global yang membuat bank ini ditutup, dan anjloknya nilai aktiva bersih (NAB) reksadana-reksadana fixed income yang merosot menukik turun hingga tinggal separuh dari nilai semula (sebelum pemerintah menaikkan tingkat suku bunga baru-baru ini, dalam rangka memperkuat kurs rupiah terhadap US dollar). Melalui tulisan ini secara khusus diharapkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (pengambil keputusan) dapat mempelajari cara menilai kinerja reksadana individual untuk tujuan berinvestasi, dan secara umum dapat menilai kondisi industri reksadana Indonesia sekarang ini dan bagaimana prospeknya di masa yang akan datang. Selengkapnya .. | |
| Penilaian Kinerja Investasi Dengan Menggunakan Sharpe’s Performance Index Dan Treynor’s Performance Index | |
| Penulis : Hinsa Siahaan Sumber : Hinsa Siahaan |
|
| Tiga bisnis utama perusahaan efek (investment banking companies) adalah sebagai penjamin emisi (underwriter), sebagai wakil pedagang perantara efek (broker dealer) dan sebagai pengelola investasi (investment management). Tulisan ini difokuskan pada pembahasan salah satu bisnis utama perusahaan efek sebagai manajer investasi (investment companies) atau sebagai pengelola reksadana. Pokok bahasan adalah menyangkut penilaian kinerja investasi pada reksadana yang dapat dilakukan dengan SPI (Sharpe’s Performance Index) dan TPI (Treynor’s performance index). Latar belakang tulisan ini adalah adanya kejadian yang menghebohkan dalam industri reksadana Indonesia 2005 berupa reksadana bodong dari Bank Global yang membuat bank ini ditutup, dan anjloknya nilai aktiva bersih (NAB) reksadana-reksadana fixed income yang merosot menukik turun hingga tinggal separuh dari nilai semula (sebelum pemerintah menaikkan tingkat suku bunga baru-baru ini, dalam rangka memperkuat kurs rupiah terhadap US dollar). Melalui tulisan ini secara khusus diharapkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (pengambil keputusan) dapat mempelajari cara menilai kinerja reksadana individual untuk tujuan berinvestasi, dan secara umum dapat menilai kondisi industri reksadana Indonesia sekarang ini dan bagaimana prospeknya di masa yang akan datang. Selengkapnya .. | |
| Analisa Risiko Dan Pengembalian Satu Saham Dan Analisa Portofolio Dua Saham | |
| Penulis : Hinsa Siahaan Sumber : Hinsa Siahaan |
|
| Tulisan ini membahas tentang pekerjaan manajer portofolio atau pekerjaan manajer investasi yang dikontrak untuk mengelola reksadana. Setelah selesai mempelajari tulisan ini, pembaca diharapkan dapat melakukan secara professional apa yang lazim dilakukan manajer investasi, memilih sekuritas, membentuk portofolio, merevisi atau mengevaluasi portofolio secara periodik, untuk kemudian membentuk kembali portofolio agar tercapai portofolio yang optimal, dimana terdapat keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian. Tulisan ini juga membahas tentang falsafah investasi. Selengkapnya .. | |
| Measurement On First-Moment Exchange Rate Exposure And Second-Moment Sector Index Exposure (Evidences From Jakarta Stock Exchange) | |
| Penulis : Wista Amalia Narulita & Mahartha Titi Sumber : Majalah Usahawan, Edisi Juni 2006 |
|
| Tulisan ini mempelajari tingkat pentingnya momen-pertama eksposure nilai tukar dan momen-kedua eksposure indeks sektoral terhadap 9 return indeks sektoral di Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Model GARCH (1.1) digunakan untuk mengukur momen-kedua eksposure indeks sektoral (yaitu variance) yang mempengaruhi return indeks sektoral. Selengkapnya .. | |
| EVALUASI PELAKSANAAN UU NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | |
| Penulis : PUSAT PENGKAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN, BAPEKKI Sumber : |
|
| Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan RI, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (UU No. 25 Tahun 1999 Pasal 1). Selengkapnya .. | |
| Analisis Kelayakan Penggabungan Usaha PT Pelindo I (Persero) dan PT Pelindo II (Persero) | |
| Penulis : Agunan P. Samosir Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 |
|
| Dalam rangka memperkuat kinerja BUMN, Pemerintah mencoba melakukan privatisasi dalam berbagai bentuk, antara lain: penjualan saham seluruhnya atau sebagian, penggabungan (merger) dan lain-lainnya. Salah satu privatisasi yang ingin dilakukan Pemerintah adalah penggabungan usaha Pelindo I dan Pelindo II menjadi Pelindo Kawasan Barat. Selengkapnya .. | |
| Analisis Langkah dan Strategi Program Reformasi Kepabeanan: Implementasi Fungsi Trade Facilitator dan Industrial Assistance | |
| Penulis : Ivan Yulianto Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor, 4 Desember 2005 |
|
| Dengan bergulirnya semangat reformasi dan semakin luasnya dinamika yang terjadi di masyarakat, semakin berkembang tuntutan terhadap perbaikan kinerja intitusi publik. Masyarakat semakin kritis dan tidak lagi bersedia menerima beban birokrasi yang tidak relevan, menuntut adanya transparansi serta menghendaki aparat yang berintegritas tinggi. Selengkapnya .. | |
| Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah | |
| Penulis : Suparman Zen Kemu Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 |
|
| Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama berbagai pihak baik pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat Indonesia sebagai negara yang perkembangan industrinya cukup tinggi dan saat ini dapat dikategorikan sebagai negara semi industri (semi industrialized country). Selengkapnya .. | |
| Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM | |
| Penulis : Rudi Handoko dan Pandu Patriadi Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 |
|
| This paper is about Indonesia non-fuel subsidy policy. Non-fuel subsidies include electricity, rice for the poor, fertilizer, public service obligation for state-owned enterprises, interest rate, and seeds. The purpose of this paper is to identify factors that influence the amount of the subsidy, measure the burden of the subsidy in the state budget in nominal and in ratio against Gross Domestic Product, identify the weakness and the strength of each the subsidy, determine if the subsidy policy is in the right purpose, and determine if the policy can be continued or dismissed in the future. Selengkapnya .. | |
| Pertumbuhan Ekonomi 2006 : Suatu Estimasi dan Arah Pencapaian Pertumbuhan yang Merata dan Berkualitas | |
| Penulis : Sigit Setiawan dan Rudi Handoko Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 |
|
| Setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah menetapkan berbagai target makro ekonomi yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan perhitungan estimasi pertumbuhan ekonomi, terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan, seperti model struktural (salah satunya adalah MODFI), model ekonometrik statistik (peramalan regresi), dan model time-series. Selengkapnya .. | |
| Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah | |
| Penulis : Tri Wibowo dan Hidayat Amir Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 |
|
| Salah satu indikator makro penting dalam penyusunan APBN adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$. Asumsi besaran nilai tukar rupiah terhadap US$ sangat berpengaruh terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam APBN. Mengingat pentingnya asumsi nilai tukar rupiah sebagai indikator makro dalam penyusunan APBN, diperlukan indentifikasi variabel-variabel terkait yang berpengaruh serta model yang tepat untuk memprakirakan besarnya nilai tukar rupiah yang mendekati kenyataan. Selengkapnya .. | |
| Kajian Terhadap PMK Nomor: 54/PMK.02/2005 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2006 | |
| Penulis : Abdul Aziz Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 |
|
| UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam sistem keuangan negara, diantaranya adalah perubahan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan proses ini dapat dilihat dalam PMK Nomor: 571/PMK.06/2004 dan PMK Nomor: 54/PMK.02/2005 dimana keduanya mengatur peran dan wewenang dari instansi-instansi yang terkait dalam proses ini serta mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang pada akhirnya menghasilkan dokumen anggaran yaitu Dokumen RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Selengkapnya .. | |
| Kajian Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Mendorong Investasi Di Sektor Ketenagalistrikan | |
| Penulis : Bapekki dan PT.PLN Sumber : Laporan Akhir Penelitian Bapekki dan PT.PLN Th.2005 |
|
| Energi listrik merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan bagi jalannya roda perekonomian, baik bagi sektor rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, perusahaan untuk kegiatan produksi dan investasi, maupun bagi pemerintah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keperluan tersebut meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi, karena banyaknya kegiatan produksi dan penggunaan sarana kehidupan berteknologi tinggi yang menggunakan listrik. Selengkapnya .. | |
| Kajian Dampak Perubahan Trend Penggunaan Listrik pada Sektor Industri | |
| Penulis : Bapekki dan PT.PLN Sumber : Laporan Akhir Penelitian Bapekki dan PT.PLN Th.2005 |
|
| Rasionalisasi tarif listrik dapat didefinisikan secara luas sebagai rancangan dan implementasi dari rezim penetapan tarif eceran dan mekanisme transfer keuangan lainnya untuk menyeimbangkan kelayakan keuangan para pemasok listrik dan kesejahteraan konsumen Selengkapnya .. | |
| Kajian Mengenai Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik | |
| Penulis : Bapekki dan PT.PLN Sumber : Laporan Akhir Penelitian Bapekki dan PT.PLN Th. 2005 |
|
| Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah. Selengkapnya .. | |
| Pola Pembangunan Ekonomi Dengan Pinjaman Luar Negeri (Pendekatan Metode Granger Test) : Mengapa Pinjaman Membengkak, Dan Bagaimana Mengelolanya ? (Pelajaran Dari Kasus Indonesia : Pra Krisis Ekonomi 1970-1997) | |
| Penulis : Makhlani Sumber : n.a. |
|
| Penggunaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam pembangunan negara-negara berkembang selama ini telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat (pro dan kontra). Pro dan kontra terhadap PLN terjadi baik di negara-negara kreditur (pemberi pinjaman) maupun negara-negara debitur (penerima pinjaman). Sekelompok penelitian menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara PLN dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian lain menyatakan ada pengaruh positif PLN atas pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang melakukan kebijakan penyesuaian. Penelitian yang dapat mengakhiri perdebatan ini menemukan bahwa hubungan antara PLN dan pertumbuhan ekonomi adalah spesifik suatu negara (country specific). Selengkapnya .. | |
| Impact Of Agriculture Trade And Subsidy Policy On The Macroeconomy, Distribution, And Environment In Indonesia: A Strategy For Future Industrial Development | |
| Penulis : Anggito Abimanyu Sumber : The Developing Economies, XXXVIII-4 (December 2000): 547–71 |
|
| The crisis in Asia has entered its third year. While neighboring East Asian economies such as the Republic of Korea and Thailand are showing signs of significant economic recovery, the prospects for the Indonesian economy in the short term remain the subject of conjecture and ontroversy, despite the major economic reform undertaken by the government with the help of multilateral agencies such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank, and Asian Development Bank (ADB). Selengkapnya .. | |
| Studi Manajemen Utang Luar Negeri Dan Dalam Negeri Pemerintah Dan Assessment Terhadap Optimal Borrowing (BAF& FE UGM) | |
| Penulis : BAF & FE UGM Sumber : Laporan akhir Penelitian Kerjasama BAF dengan FE UGM Th.2004 |
|
| Krisis ekonomi membawa ekonomi Indonesia pada ekonomi stagflasi (ekonomi riil yang macet dan hiper-inflasi) dan menyebabkan Pemerintah Indonesia terjerat dalam utang yang sangat besar. Utang pemerintah meningkat dengan sangat tajam dari US$ 55,3 miliar sebelum krisis menjadi US$ 134 miliar (83 persen PDB) di awal tahun 2000. Kondisi utang yang parah tersebut disebabkan karena tiga kebijakan utama yang dilakukan pada waktu itu, yaitu BLBI, Kebijakan Penjaminan Bank, dan Kebijakan Rekapitulasi Perbankan. Selengkapnya .. | |
| Model Privatisasi BUMN Yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia | |
| Penulis : Purwoko, SE, MBA Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1, Maret 2002 |
|
| Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sementara sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Sementara proses privatisasi itu sendiri berjalan tersendat, yang berakibat, antara lain, tidak dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBN 2001. Selengkapnya .. | |
| Efisiensi Kinerja Asuransi Pemerintah | |
| Penulis : Makmun, SE, MM Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan,Vol. 6, No. 1, Maret 2002 |
|
| Dilihat dari penjualan dan aktiva perusahaan, kinerja BUMN bidang asuransi dalam periode 1997-2001 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Namun apabila dilihat dari sisi ROA dan ROE kinerja asuransi pemerintah menunjukkan adanya penurunan. Penurunan ROA ini disamping disebabkan adanya peningkatan asset (sebagai dampak meningkatnya utang perusahaan), tingkat perolehan keuntungan bersih juga menurun drastis. Sementara itu ROE juga mengalami penurunan, namun tidak sedrastis ROA. Selengkapnya .. | |
| Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian | |
| Penulis : Makmun dan Akhmad Yasin Sumber : Kajian dan Ekonomi Keuangan, Vol. 7, No. 3 Sept. 2003 |
|
| Sektor pertanian ternyata mampu bertahan pada masa krisis, namun demikian dalam perkembangannya menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi relatif sektor pertanian terhadap PDB pada masa sebelum krisis. Keadaan ini merupakan salah satu ciri transformasi srtuktural yang telah terjadi pada perekonomian Indonesia di mana peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDB serta penyerapan tenaga kerja semakin menurun. Investasi yang ditanamkan pada sektor pertanian diharapkan mampu mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi secara umum Selengkapnya .. | |
| Manajemen Kredit Syari’ah Bank Muamalat | |
| Penulis : Chairuddn Syah Nasution Sumber : Kajian dan Ekonomi Keuangan, Vol. 7, No.3 Sept. 2003 |
|
| Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non-konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah. Selengkapnya .. | |
| Studi Banding Kebijakan Privatisasi BUMN di Beberapa Negara | |
| Penulis : Pandu Patriadi Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 4, Desember 2003 |
|
| Dalam periode tahun 1950 hingga 1970-an, pemerintah di banyak negara mengambil bagian aktif dalam perekonomian dan BUMN (SOEs = State Owned Enterprises) banyak berperan sebagai alat dalam melaksanakan program pemerintah. Kehadiran negara dalam kegiatan ekonomi dan bisnis diberi pembenaran argumentasi untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) serta untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sejak awal 1980-an dimulai dengan terjadinya krisis keuangan dan ekonomi dunia, membuat pemikiran baru muncul tentang perlunya kebijakan privatisasi BUMN sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya .. | |
| Analisis Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Di Indonesia | |
| Penulis : Anita Febryani dan Rahadian Zulfadin Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 4, Desember 2003 |
|
| Analisis mengenai perbandingan tingkat efisiensi pada industri perbankan yang dilakukan dengan melakukan pengujian empiris terhadap tingkat efisiensi antara bank pemerintah, bank swasta nasional dan swasta asing serta bank publik menunjukkan bahwa bank publik mempunyai tingkat efisiensi di atas rata-rata seluruh bank, sedangkan tingkat efisiensi bank pemerintah dan bank swasta nasional secara keseluruhan berada di bawah rata-rata seluruh bank, (Ventje, 1993). Selengkapnya .. | |
| Kajian Tentang Penjualan Warrant Sebagai Call Option dan Penjualan Saham Terbatas dari Sudut Pandang Emiten dan Investor | |
| Penulis : Hinsa Siahaan Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 4, Desember 2003 |
|
| Sepanjang tahun 2003 jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO atau Initial Public Offering) adalah sebanyak 9 perusahaan sementara yang menawarkan saham terbatas atau rights issue (menawarkan hak membeli efek terlebih dahulu) adalah sebanyak 11 perusahaan. Total nilai penawaran umum perdana saham sepanjang tahun 2003 adalah Rp7,8 triliun sementara nilai penawaran hak membeli efek terdahulu (rights) adalah kurang lebih Rp2,5 triliun. Selengkapnya .. | |
| Analisis Pola Konsumsi Rokok Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, dan Sigaret Putih Mesin | |
| Penulis : Cornelius Tjahjaprijadi dan Walujo Djoko Indarto Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No.4, Desember 2003 |
|
| Penetapan tarif cukai dan harga jual eceran berdampak kepada harga rokok yang diterima oleh konsumen. Konsumsi rokok sigaret kretek mesin (SKM) dipengaruhi oleh harga rokok SKM, namun tidak terpengaruh oleh harga rokok sigaret kretek tangan (SKT) dan sigaret putih mesin (SPM). Konsumsi rokok SKM juga tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Selengkapnya .. | |
| Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000 | |
| Penulis : Chairuddn Syah Nasution Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003 |
|
| Sebagai sumber utama penerimaan negara maka pajak mempunyai peranan yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar. Salah satu sumber utama penerimaan pajak adalah dari Pajak Penghasilan (PPh) yang kontribusinya bisa mencapai 49% lebih dari total penerimaan pajak. Selengkapnya .. | |
| Model Alternatif Forecasting Deviden BUMN | |
| Penulis : Almizan Ulfa dan Akhmad Yasin Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003 |
|
| Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2000 cenderung menurun, baik secara absolut maupun relatif sebagai porsi dari produk domestik bruto (PDB). Sebaliknya, peran deviden BUMN sebagai unsur PNBP memperlihatkan tendensi yang menaik secara tajam. Untuk itu, makalah ini mencoba mengembangkan model alternatif forecasting deviden BUMN yang diterima pemerintah, sesuai dengan kaidah-kaidah standar statistik. Model alternatif forecasting ini diharapkan dapat digunakan dalam penyusunan RAPBN untuk tahun 2005 dan seterusnya. Selengkapnya .. | |
| Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya | |
| Penulis : Makmun Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003 |
|
| Dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan diperlukan adanya penanganan secara sungguh-sungguh. Seiring dengan dinamika masyarakat pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan melalui pola pembangunan partisipasi, yaitu menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai subyek atau aktor pembangunan. Beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan adalah: a) pemahaman atau visi-misi yang sama terhadap konsep penduduk miskin, b) langkah pemecahan, yaitu ditempuh dengan pemberdayaan masyarakat, c) peran pelaku penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin itu sendiri. Pemerintah dan masyarakat yang sudah mampu hanya menjadi fasilitator (pendamping), d) perlu adanya koordinasi yang baik, e) adanya kelembagaan yang berfungsi sebagai penyaluran (delivering), penerima (receiving), pendampingan (fasilitator), pelestarian (berkelanjutan), dan f) perlunya monitoring dan evaluasi. Selengkapnya .. | |
| Potret Industri Rokok di Indonesia | |
| Penulis : Tri wibowo Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juni 2003 |
|
| Industri rokok di Indonesia mengalami pasang surut, tahun 1998 yang merupakan awal masa krisis, industri rokok malah mencapai puncak produksinya. Selama masa krisis, tenaga kerja industri rokok terus mengalami peningkatan, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi. Kondisi ini berdampak pada penurunan produktivitas pekerja industri rokok. Walaupun demikian, produktivitas tenaga kerja industri rokok selama masa krisis tidak berbeda apabila dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja sebelum masa krisis. Selengkapnya .. | |
| Analisis Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi | |
| Penulis : Agunan P. Samosir Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 1, Maret 2003 |
|
| Kebijakan pemerintah dalam merestrukturisasi BUMN-BUMN yang belum dan tidak sehat menjadi suatu pilihan agar BUMN tersebut dapat bersaing di dalam negeri dan di luar negeri. Salah satu restrukturisasi yang dilakukan adalah melakukan merger empat bank pemerintah menjadi satu bank yaitu Bank Mandiri. Harapan pemerintah dengan adanya merger tersebut adalah Bank Mandiri dapat beroperasi sebagai intermediary financial yang mendukung kegiatan sektor riil di Indonesia. Selengkapnya .. | |
| Studi Peningkatan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2002 | |
| Penulis : Bachrul Elmi Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan,Vol. 7, No. 1, Maret 2003 |
|
| Pelaksanaan otonomi daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2003, pada satu sisi telah meningkatkan penerimaan daerah kabupaten dan kota. Namun pada sisi lain yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk membayar gaji pegawai dan belanja barang serta pemeliharaan rutin telah mengalami kenaikan rata-rata mencapai lebih dari 60 persen bahkan sampai 80 persen. Sementara itu dana pembangunan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Lampung (9 kab/kota) rata-rata 24,3 persen dari total pendapatan APBD. Selengkapnya .. | |
| Analisa Saham Dengan Menggunakan Gordon Model | |
| Penulis : Hinsa Siahaan Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No.1, Maret 2003 |
|
| Secara generik penilaian perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung nilai sekarang arus kas sebelum dikurangkan pajak dan bunga. Dan penilaian saham perusahaan juga dilakukan dengan mengkalkulasi nilai sekarang arus kas yang dihasilkan saham dari dividen dan capital gain di masa yang akan datang. Inti tulisan ini adalah menggunakan analisa fundamental didalam penilaian saham perusahaan. Untuk itu tulisan ini diawali dengan uraian tentang konsep atau kerangka teori yang dianggap relevan didalam penilaian surat berharga berpenghasilan tetap (fixed income securities), dan penilaian sekuritas berpenghasilan tidak pasti (equity securities). Selengkapnya .. | |
| Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom | |
| Penulis : Bachrul Elmi Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002 |
|
| Keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari pemerintah pusat, dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber untuk memperoleh hutang jangka panjang dari luar negeri dan sumber hutang dalam negeri non pemerintah. Selengkapnya .. | |
| Performance Of Indonesia’s Key Non-Oil Export During The Crisis: Value vs Quantity Movement | |
| Penulis : Abdurohman, SE., M.Sc. dan Rahadian Zuladin, SE. Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002 |
|
| Selama periode krisis ekonomi yang diawali pada pertengahan tahun 1997, nilai ekspor non migas Indonesia justru mengalami penurunan sebesar 7,47 persen pada tahun 1998 dan 4,44 persen pada tahun 1999, padahal pada periode yang sama Rupiah terdepresiasi hampir 300 persen terhadap US$. Empat faktor yang disinyalir menjadi penyebab buruknya kinerja ekspor non migas Indonesia adalah kegagalan sistim perbankan menjalankan fungsi intermediasi sehingga tidak mendukung kegiatan eksportir, melemahnya pasar regional, tingginya komponen impor dari produk ekspor Indonesia, dan ketidakstabilan sosial dan politik dalam negeri Indonesia. Namun demikian volume ekspor non migas Indonesia justru meningkat selama periode tersebut. Selengkapnya .. | |
| Analisa Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Terhadap Penerimaan PPN Sektor Pertanian | |
| Penulis : Drs. Romulus Manurung, MSc Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002 |
|
| Kebijakan pemerintah memperluas obyek PPN atas barang hasil pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 secara positif telah meningkatkan penerimaan PPN sektor pertanian. Hal tersebut telihat dari kenaikan yang terjadi pada penerimaan PPN sektor pertanian tahun pajak 2001 sebesar 70,63% jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan penerimaan PPN sektor pertanian pada tahun 2000 sebesar 20,42%. Selengkapnya .. | |
| Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN | |
| Penulis : Syahrir Ika dan Agunan P. Samosir Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4, Desember 2002 |
|
| Kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia semakin menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi pemerintah. Privatisasi dipandang sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh sektor swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dalam tujuan diantas, melainkan untuk menutup defisit APBN. Selengkapnya .. | |
| Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonom | |
| Penulis : Drs. Bachrul Elmi, MM dan Ir. Syahrir Ika, MM Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1, Maret 2002 |
|
| berada pada peluang yang cukup besar, tetapi dibatasi juga oleh kendala-kendala yang tidak kecil. Keterbatasan dana pembangunan berhadapan dengan kebutuhan yang besar ternyata telah menimbulkan fiscal gap yang besar pula. Mengandalkan PAD dan DAU ternyata sangat terbatas, di sisi lain menekan PAD bias berdampak buruk jangka panjang. Oleh karena itu, ada pemikiran apakah utang bisa membantu pemda keluar dari kesulitan anggaran. Selengkapnya .. | |
| Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta) | |
| Penulis : Ir. Brahmantio Isdijoso, MS dan Ir. Tri Wibowo, MM Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1,Maret 2002 |
|
| Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal perlu digaris bawahi bahwa UU tersebut tidak mengatur mengenai pembagian tugas penyediaan barang publik dan pelayanan masyarakat (khususnya, dibidang pendidikan dan kesehatan), sehingga dapat dikatakan bahwa uang yang dialokasikan ke daerah oleh pemerintah pusat mengikuti pelimpahan kewenangan. Jadi penerapan prinsip ‘uang mengikuti pendelegasian tugas’ (money follow function) sebagaimana umumnya dijalankan dalam desentralisasi tidak nampak dengan jelas. Selengkapnya .. | |
| Assessment Terhadap Contingent Liability Dari Beberapa Kegiatan Quasy Fiscal Tertentu | |
| Penulis : Walujo Djoko Indarto Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Analisis sustainabilitas fiskal tidak hanya terbatas dalam melihat kebutuhan anggaran dan pembiayaannya, tetapi juga melihat resiko yang disebabkan oleh contingent liabilities yang merupakan kewajiban pemerintah yang muncul apabila suatu hal terjadi. Dalam hal ini, beban fskal akan meningkat bila terjadi kegagalan usaha milik negara atau usaha yang mempengaruhi kondisi masyarakat secara nasional (seperti kondisi krisis perbankan, kondisi hutang BUMN, dll). Selengkapnya .. | |
| Belajar Dari Pengalaman Jepang Dalam Menerbitkan Obligasi Retail | |
| Penulis : Makmun dan Sigit Setiawan Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Bedasarkan pengalaman pemerintah Jepang dalam menerbitkan Retail Government Bond (RGB), maka beberapa pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, berdasarkan pola investasi masyarakat di Jepang RGB didesain dengan jangka waktu 10 tahun, namun pola investasi masyarakat di Indonesia sangat berbeda dengan Jepang, sehingga lebih baik untuk perkenalan awal obligasi retail didesain dengan jangka waktu 2-4 tahun. Selengkapnya .. | |
| Dampak Sosial Ekonomi Dan Evaluasi Belanja Daerah Dan Proyek Pembangunan Studi Kasus: Sektor Pendidikan | |
| Penulis : Noeroso L. Wahyudi Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Pada saat ini disadari bahwa sektor pendidikan merupakan sektor yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Hal tersebut teridentifikasi dar berbagai studi menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia [lihat: (Ranis, 2004), (Ramirez, Ranis & Stewart, 1998), SMERU, 2004). Sebagai wujud kepedulian terhadap sektor ini, maka pemerintah meluncurkan Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selengkapnya .. | |
| Dampak Sosial, Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan Proyek Pembangunan Studi Kasus: Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Propinsi Sumatera Utara) | |
| Penulis : Arti Dyah Woroutami Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| UU No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Kondisi ini mendorong upaya partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya dan akhirnya menyebabkan terjadinya orientasi pemerintah pada tuntutan dan pelayanan publik. Selengkapnya .. | |
| Implikasi Dari UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik ke Depan | |
| Penulis : Agunan P. Samosir Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah. Selengkapnya .. | |
| Jalur Distribusi dan Promosi Surat Utang Negara Versi Retail: Kasus Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Hong Kong | |
| Penulis : Adi Cahyadi Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Dalam rangka menutupi defisit anggarannya Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerbitkan obligasi pemerintah yang sampai saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para investor terbukti dari terjadinya over-subscribe setiap kali obligasi pemerintah dijual dipasar perdana. Sambutan yang cukup baik dari para investor ini merupakan perwujudan dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar dan melunasi kewajiban-kewajibannya namun demikian daya serap obligasi pemerintah yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan penyebarannya yang merata. Selengkapnya .. | |
| Potret Fiskal Daerah Sebelum dan Pada Era Desentralisasi | |
| Penulis : Tri wibowo Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Secara konseptual, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat daerah, penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan persatuan dan kesatuan. Dalam konteks pelayanan publik di atas, belanja pembangunan menjadi sorotan utama karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas pelayanan. Sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal, belanja daerah sebagian besar ditentukan oleh pemerintah pusat. Selengkapnya .. | |
| Potret Perekonomian Daerah Sebelum dan Era Desentralisasi Fiskal | |
| Penulis : Makmun Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Sebagaimana dimaklumi bahwa selama 30 tahun terakhir sistem sentralistik yang dianut Indonesia telah menghasilkan ketimpangan yang sangat besar diberbagai sektor ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Selengkapnya .. | |
| Sistem Penggajian, Insentif Pegawai Negeri Sipil dan Reformasi Birokrasi | |
| Penulis : Walujo Djoko Indarto Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Perhitungan besaran gaji pokok sekarang ini mengacu pada masa kerja dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS dengan masa kerja dan golongan yang sama akan memiliki gaji pokok yang sama walaupun bobot pekerjaannya berbeda, kondisi ini tidak mendorong PNS untuk lebih berprestasi sesuai dengan kompetensinya. Selengkapnya .. | |
| Studi Alternatif Jalur Pemasaransurat Utang Negara Tahun 200 | |
| Penulis : Noeroso L. Wahyudi Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Hingga saat ini pemerintah telah menerbitkan obligasi / surat utang negara sebanyak (Rp 661,- triliun). Sebagian besar dari jumlah tersebut ( 65 persen) merupakan obligasi yang diterbitkan dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Sebagian lagi merupakan surat utang pada Bank Indonesia dan surat utang yang belum lama ini diterbitkan untuk di jual di pasar internasional. Saat ini obligasi tersebut telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Selengkapnya .. | |
| Studi Analisis Kebijakan Fiskal dan Struktur Pembiayaan Jangka Menengah di Indonesia | |
| Penulis : Almizan Ulfa Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Dalam beberapa tahun belakangan ini hutang pemerintah, baik domestik maupun luar negeri, mengalami peningkatan yang tajam sejalan dengan krisis yang melanda perekonomian Indonesia. Sebagian besar dari peningkatan hutang tersebut tidak dikarenakan oleh meningkatnya pengeluaran baru, melainkan konsekuensi dari kombinasi kekeliruan kebijakan masa lampau dan upaya untuk menanggulangi berbagai dampak dari krisis ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan penyelamatan dan pemulihan sistem fiskal nasional. Selengkapnya .. | |
| Studi Dampak Sosial Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan Proyek Pembangunan | |
| Penulis : Agunan P. Samosir Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Pemerintah yang kredibel, profesional dan berwibawa dari waktu ke waktu semakin diperlukan keberadaannya. Semakin berkembangnya demokrasi di masyarakat, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan semakin dinamisnya aktivitas perekonomian akan menuntut peran pemerintah yang lebih baik. Dalam rangka mendorong tercapainya good governance, maka pemerintah harus terus menerus memperbaiki sistem pemerintahannya dan selalu membuat kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan yang perlu diambil adalah menstimulasi pembangunan ekonomi melalui strategi anggaran. Selengkapnya .. | |
| Studi Komparasi Manajemen Pengkajian dan Penelitian di Indonesia Dalam Rangaka Efisiensi dan Efektivitas Perumusan Kebijakan Fiskal | |
| Penulis : Brahmantio Isdijoso Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan merupakan satu-satunya unit penelitian di Departemen Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan fiskal, keuangan dan ekonomi diharapkan dapat memberikan support pada unit-unit pelaksana kebijakan fiskal. Selengkapnya .. | |
| Studi Manajemen Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri Pemerintah dan Assessment Terhadap Optimal Borrowing | |
| Penulis : Almizan Ulfa Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian 2004 |
|
| Sejak krisis moneter menimpa Indonesia tahun 1997, yang akhirnya menjadi krisis multi-dimensi, perekonomian Indonesia belum dapat pulih sepenuhnya. Tanda-tanda pemulihan krisis ekonomi mulai nampak, namun belum menunjukkan sinyal yang sangat prospektif. Krisis tersebut bermula dari krisis moneter di Thailand dan menular ke Indonesia dan negara-negara lain di Asia Timur, termasuk misalnya Malaysia dan Korea. Selengkapnya .. | |
| Survei Transparansi Fiskal di Beberapa Daerah Sebagai Bahan Laporan ke Lembaga Internasional | |
| Penulis : Budi Prijadi Sumber : Bunga Rampai Hasil Penelitian Tahun 2004 |
|
| Sebagai salah satu negara anggota IMF, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs). ROSCs diperkenalkan oleh IMF pada tahun 1999 yang merupakan ringkasan observasi negara-negara yang berdasarkan standards and codes yang berlaku secara internasional. IMF telah menentukan 12 area yang berhubungan dengan standards dan codes tersebut yang nantinya akan berguna untuk IMF dan World Bank. Selengkapnya .. | |
| Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Keputusan Investasi Proyek Panasbumi | |
| Penulis : Agus Danar dan Heru Subiyantoro Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter Volume 6 Nomor 2, Desember 2003 |
|
| Pembangunan berbasis energi yang tidak ramah lingkungan menimbulkan emisi gas rumah kaca, yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim, yang sangat mengganggu lingkungan kehidupan manusia di bumi. Untuk mencegah kerusakan bumi yang semakin parah, negara-negara maju menganjurkan penghematan energi dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui sustainable development; dan yang terakhir melalui clean development mechanism yang diusulkan oleh Protokol Kyoto. Selengkapnya .. | |
| Indonesia Satu dan Stabilitas Kurs Rupiah: Analisis Stabilitas Exchange Rates Indonesia Pasca Krisis 1997 | |
| Penulis : Almizan Ulfa Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2 Desember 2003 |
|
| Stabilitas kurs (exchange rates) selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor nonekonomi. Peran faktor non-ekonomi ini seperti kredibilitas suatu rezim yang sedang berkuasa dalam banyak kasus sangat menentukan. Makalah ini mencoba membuat analisis komparatif stabilitas kurs rupiah dalam perspektif masa pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Hasil analisis dengan motode range dan koefisien variasi menunjukan bahwa Presiden Habibie paling berhasil mengangkat keterpurukan rupiah dan Presiden Megawati paling berhasil mempertahankan stabilitas kurs rupiah. Selengkapnya .. | |
| Analisis Peran Subsidi Bagi Industri dan Masyarakat Pengguna Listrik | |
| Penulis : Purwoko Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003 |
|
| Badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1977 telah menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat tajam, termasuk di antaranya adalah pengeluaran untuk subsidi. Paper ini menganalisis perlu atau tidaknya subsidi listrik dengan melihat trend kebutuhan listrik di masa yang akan datang, serta mempelajari dan membandingkan praktek-praktek subsidi listrik di beberapa negara ASEAN. Kajian ini menyimpulkan bahwa subsidi listrik memang masih diperlukan, namun arah penggunaan harus lebih diperjelas. Selengkapnya .. | |
| Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhadap Konsumsi Listrik dan Pendapatan Masyarakat | |
| Penulis : Makmun dan Abdurahman Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003 |
|
| Government pricing policy of energy is an unpopular choice for most people. A hike of electrical price (so called TDL stand for Tarif Dasar Listrik) administered by the government will be responded negatively by most of people. Based on our research analysis, a rise of TDL will have negative impact on household’s real income. Any increase by 10 percent of TDL will decrease the real income of agricultural labor household by 1.47 percent and by 3.47 percent of the real income of the lower level of non-agriculture household. In addition, the hike of TDL will have negative impact on sectoral demand. Selengkapnya .. | |
| The Role of Financial Development in Promoting Economic Growth: Empirical Evidence of Indonesia Economy | |
| Penulis : Abdurohman Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003 |
|
| Dua dekade terakhir sebelum terjadinya krisis ekonomi merupakan periode booming bagi sektor keuangan (financial sector) di Indonesia, khususnya sektor perbankan. Resep pembangunan sektor keuangan (financial development) yang dipelopori oleh ekonom kondang seperti Ronald I. McKinnon dan Michel J. Fry dimana menekankan pentingnya sektor keuangan sebagai institusi intermediasi antara pemilik dana (savers) dan pelaku usaha (investors) telah menjadi referensi utama oleh banyak negara termasuk Indonesia pada waktu itu. Pembangunan sektor keuangan atau dikenal sebagai liberalisasi keuangan di Indonesia dimulai pada awal dekade tahun 1980-an dengan dikeluarkannya berbagai paket kebijakan perbankan. Selengkapnya .. | |
| Indonesia’s Manufactured Exports: A Constant Market Shares Analysis | |
| Penulis : Wawan Juswanto and Puji Mulyanti Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003 |
|
| Manufactured exports are believed to be one of the engines of Indonesian economic growth. It is true that Indonesia`s manufactured exports grew rapidly and its share in GDP increased year by year. Even though manufactured exports grew fast but it grew inconstantly, fluctuating year by year. Although there have been many efforts to encourage this sector, many problems still exist. To minimize the problems, government should understand the causes of the problems. Identifying these causes, can help set government on the right track. Using constant market share analysis, it is found that product composition seems to be a main problem of Indonesia’s manufactured exports. Indonesia’s manufactured exports concentrated in products with relatively low world demand. This is shown by the fact that products under SITC 6 and 8 which constitute more than fifty percent of Indonesia`s manufactured exports have lower world export growth than that of other products. Selengkapnya .. | |
| Analisis Vector Auto Regression (VAR) Terhadap Korelasi Antara Pendapatan dan Investasi Pemerintah di Indonesia, 1983/1984 – 1999/2000 | |
| Penulis : Yonathan S. Hadi Sumber : Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Desember 2003 |
|
| Vector Auto Regression (VAR) merupakan alat analisis atau metode statistik yang bisa digunakan baik untuk memproyeksikan sistem variabel-variabel runtut waktu maupun untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Selain itu, VAR Analysis juga merupakan alat analisis yang sangat berguna, baik di dalam memahami adanya hubungan timbal balik (interrelationship) antara variabel-variabel ekonomi, maupun di dalam pembentukan model ekonomi berstruktur. Dengan menggunakan Analisis VAR, paper ini mencoba mencari ada tidaknya korelasi timbal balik (interrelationship) antara pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah di Indonesia. I. Pendahuluan Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertum-buhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi. Selengkapnya .. | |
| Analisis Terhadap Financial Engineering (FE)yang Dilakukan BUMN Dalam Rangka Meningkatkan Nilai rusahaan(Studi Kasus Privatisasi BUMN Non IPO) | |
| Penulis : Pandu Patriadi Sumber : Bunga Rampai Penelitian Th.2004 |
|
| Hasil studi literatur menunjukan bahwa kebijakan privatisasi untuk setiap BUMN di sejumlah negara, pada intinya memilih satu diantara 2 (dua) metode privatisasi, yaitu public offering (IPO) dan private offering(PO) atau non IPO. Dari rumpun metode public offering, ada dua alternatif metode, yaitu IPO dan right issue. Perbedaan diantara kedua metode ini hanya terletak pada apakah BUMN tersebut belum go public atau sudah go public, sehingga tidak ada masalah yang fundamental untuk memilih satu diantara kedua metode ini. Berbeda dengan metode public offering (PO), pada metode private offering, tersedia dua pilihan metode, yaitu strategic sale (SS) dan metode lainnya yang tidak digolongkan baik dalam strategic sale maupun IPO. Selengkapnya .. | |
| Analisa Obligasi Untuk Membiayai Pembangunan Daerah (Municipal Bond) Kasus Pemda Propinsi Jawa Barat | |
| Penulis : Bachrul Elmi Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005 |
|
| Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana kepada daerah diberikan kewenangan dan deskresi yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Selengkapnya .. | |
| Pengelolaan Utang Negara dan Pemulihan Ekonomi | |
| Penulis : Makmun Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005 |
|
| The huge amount of the government debt consists of domestic debt (Surat Utang Negara – SUN), international bond and foreign debt. The domestic debt has reached Rp616 trillion while international bond US$1.4 billion and foreign debt Rp74.661 trillion. The role of debt, especially foreign debt, in budget financing has reached 39.4% in 2002 and it predicted will decrease to 31.4% in 2004. Consequently, there is still heavy debt burden for the government. Selengkapnya .. | |
| Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah | |
| Penulis : Purwoko Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005 |
|
| Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang. Indonesian Infrastructur Summit digelar pemerintah pada 17-18 Januari 2005 dalam rangka sosialisasi blue print pembangunan infrastruktur jangka menengah, serta mengundang para pihak yang dianggap potensial untuk digandeng pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Selengkapnya .. | |
| Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan | |
| Penulis : wiloejo Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisis Khusus November 2005 |
|
| Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian aks |